MAGELANG – Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari hadir sebagai narasumber dalam retreat kepala daerah hari kelima di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang Jawa Tengah, pada Selasa, 25 Februari 2025.
Dalam sesi ini, ia menyampaikan materi mewujudkan pembangunan daerah yang akuntabel dan efisien.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah yang akuntabel dan efisien merupakan kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. 
”Kepala-kepala daerah harus memiliki perencanaan kinerja memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, indikator yang jelas, serta turunan program dan kegiatan logis dan penting. Jaga agar alokasi belanja efektif dan efisien,” katanya.
Menurutnya, BPKP dalam pengawasannya telah mengidentifikasi area rawan korupsi dalam pemerintahan daerah, di antaranya pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta perizinan. Adapun karakteristik risiko korupsi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan, yaitu sistematis, terstruktur, mengakar, dan terdesentralisasi.
Tidak hanya memetakan area rawan kecurangan dan karakteristik, akan tetapi BPKP juga memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya kecurangan.
”Buka akses seluas-luasnya pada auditor internal, libatkan sejak awal, serta tindak lanjuti temuan audit sebelum masalah menjadi besar,” tegasnya.
Diketahui, retreat kepala daerah gelombang pertama di Akmil, Magelang, berlangsung selama tujuh hari hingga 28 Februari 2025. Dari 503 kepala daerah yang terdaftar, sebanyak 493 hadir dalam kegiatan ini.
Retreat ini bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi kepala daerah terkait berbagai aspek pemerintahan, termasuk ketahanan nasional, hukum, ekonomi, dan geopolitik. (Kominfo BPKP)
