JAKARTA – Indonesia semakin siap menghadapi tantangan dunia digital! Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen memperkuat koordinasi guna memastikan keamanan siber nasional semakin tangguh dan terpercaya.
Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menegaskan respons cepat dan terkoordinasi adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dunia digital Indonesia.
“Ke depan, sinergi ini harus semakin solid dan proaktif. Para pimpinan harus siap 24 jam dalam merespons potensi ancaman siber. Ini bukan sekadar upaya teknis, tetapi langkah strategis untuk ketahanan nasional,” ujar Meutya usai menerima Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di Kantor Kementerian Komdigi, Jumat (21/02/2025). 
Meutya menekankan bahwa koordinasi antara Komdigi dan BSSN harus semakin efektif, tanpa hambatan birokrasi yang berbelit, demi memastikan keamanan digital yang lebih baik.
“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas: keamanan siber adalah prioritas nasional! Kita harus terus berinovasi dan beradaptasi agar Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi tantangan digital,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menegaskan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi ini.
“Sejak dilantik, saya langsung mengimplementasikan instruksi Presiden: perkuat koordinasi dan bergerak cepat! Ini bukan sekadar komitmen, tetapi langkah nyata untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman,” ujarnya.
Sinergi antara BSSN dan Komdigi akan difokuskan pada tiga aspek utama: penguatan sistem pertahanan siber, peningkatan regulasi keamanan siber, dan pengembangan teknologi perlindungan data.
“Kami akan bersinergi dalam pengamanan infrastruktur digital, mitigasi ancaman siber, serta perlindungan data sensitif. Regulasi dan penerapan teknisnya harus berjalan beriringan,” jelas Nugroho.
Dengan meningkatnya tantangan dunia digital, sinergi ini bukan sekadar kerja sama, tetapi langkah strategis untuk memperkuat pertahanan siber Indonesia. Pemerintah terus berinovasi dan bertindak cepat untuk menjaga kedaulatan digital.(infopublik.id)
