By JAKARTA, bacaberita.id – Presiden Joko Widodo mendorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah melakukan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan produk buatan lokal dan UMK-Koperasi. Pasalnya, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan mendorong percepatan kebangkitan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah dan direktur utama BUMN di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/03).
Presiden mengaku kecewa karena pengadaan barang/jasa pemerintah banyak yang menggunakan produk impor. Padahal, anggaran PBJ Pemerintah memiliki potensi yang sangat besar,dimana pemerintah pusat Rp.526 triliun, pemerintah daerah Rp535 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun.
Untuk itu Presiden meminta agar anggaran PBJ segera dimanfaatkan minimal 40% untuk produk lokal sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi 1.5-1.71% serta dapat membuka 2 juta lapangan kerja.
Mengikuti arahan Presiden, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan penyederhanaan dan percepatan tujuan dalam Rencana Strategis 2020-2024 agar menjadi lebih fokus dan sederhana sesuai dengan dinamika saat ini.
Perubahan utama yang dilakukan adalah dengan mengubah tujuan strategis LKPP yang semula ada dua yaitu terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan serta meningkatkan kualitas tata kelola internal LKPP menjadi hanya satu tujuan strategis terwujudnya yakni pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengadaan barang/jasa.
Dalam mendukung tujuan strategis tersebut Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas menyampaikan arahan dan strategi dalam Renstra LKPP guna menjabarkan arahan Presiden Joko widodo, LKPP kedepan akan menentukan tiga sasaran strategis yaitu Pertama, tercapainya tujuan pengadaan. Kedua, meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan. Ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola LKPP. Hal tersebut merupakan bentuk dorongan LKPP terhadap peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMK-Koperasi.
Salah satu strategi guna mendukung upaya perSalah satu strategi guna mendukung upaya percepatan implementasi kebijakan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMK-Koperasi, LKPP juga melakukan inovasi terhadap layanan publik dengan digelarnya layanan Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) secara daring setiap hari Senin hingga Jumat. Klinik Konsultasi tersebut dapat digunakan sebagai media diskusi permasalahan PBJP yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maupun Pelaku Usaha. (Luska)
