PONTIANAK – Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab bersama Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, H. Sutarmidji mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di wilayah Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak.
Rapat Koordinasi dihadiri juga oleh, Danlanud Supadio Marsma TNI Palito Sitorus, S.Ip.MM., Irwasda Polda Kalbar, Kombes Pol Andi Musa, Dansatrol Lantamal XII/Pontianak, Kolonel Laut (P) Jalesjamca Jayamahe, Sekda Prov. Kalbar, A.L Leysandri, SH.MH., Kepala BPBD Prov. Kalbar, Christianus Lumano, Kasrem Kolonel Inf A. Solihin, Dandim 1207/BS Kolonel Arm Stefie Janjte Nuhujanan, S.Ip.
Rapat ini digelar bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait dalam penanganan Karhutla di Kalimantan Barat sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Karhutla.
Pangdam XII/Tpr, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab menyampaikan, cetak sawah sebagai salah satu solusi dalam pencegahan Karhutla. Agar dapatnya dalam penentuan lokasi cetak sawah dapat dikoordinasikan bersama sehingga sasaran program cetak sawah dapat dilaksanakan di daerah-daerah yang rawan terjadinya Karhutla.
“Sehingga masyarakat tidak lagi harus membakar saat membuka lahan,” ujar Pangdam XII/Tpr.
Kepala BNPB Pusat, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menyampaikan, kepada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi pentahelix yang dimiliki wilayah untuk dilibatkan dalam upaya pencegahan karhutla.
“BNPB sudah mengalokasikan dana bagi 1.512 personel satgas dengan biaya Rp 145 ribu per hari dengan demikian daerah harus dapat menemukan pihak yang memiliki kapasitas atau potensi untuk membantu dalam upaya pencegahan,” katanya.
Sedangkan Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji mengajak seluruh pihak terkait dalam penanganan Karhutla untuk bekerja bersama-sama dalam upaya mencegah terjadinya Karhutla di wilayah Kalbar.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri semuanya dinas terkait harus saling terintegrasi,” ujar Gubernur Kalbar. (Maliki)