Follow

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use

Humas Pemerintah Didorong Lebih Kreatif dan Kompak dalam Menyampaikan Informasi Publik

MEnkomdigi Meutya Hafid dalam Rakor & Pelatihan Humas Pemerintah 2025 (Amiri Yandi/Indonesia.go,id)

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengajak humas pemerintah pusat dan daerah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) untuk meningkatkan sinergi dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam acara Rakor & Pelatihan Humas Pemerintah 2025 yang bertema Sinergisitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang diselenggarakan di Pusdiklat Komdigi, Jakarta, Rabu (26/2/2025) Meutya menekankan pentingnya kolaborasi lintas biro humas untuk mencapai tujuan bersama.

“Sinergi dan kolaborasi itu sangat penting, tidak hanya di level pimpinan, seperti koordinasi antara menteri dengan presiden, tetapi juga di level biro humas pemerintah untuk bisa bekerja sama dengan lebih baik, seperti sebuah tim sepak bola yang saling berstrategi untuk kemenangan bersama,” ungkap Meutya dalam sambutannya.

Advertisement

Menkomdigi menjelaskan bahwa tujuan utama sinergitas humas pemerintah bukan hanya untuk menciptakan citra positif pemerintah, melainkan agar kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan bisa tersampaikan dengan jelas dan baik kepada masyarakat. Hal ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, mengingat banyaknya disinformasi yang beredar, terutama melalui media sosial.

“Tujuan utama sinergitas ini bukan untuk membangun citra pemerintah, tetapi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, merasa nyaman, dan tidak terjebak dalam keriuhan informasi yang menakutkan. Salah satu tugas humas pemerintah adalah melindungi masyarakat dari misinformasi dan disinformasi,” lanjutnya.

Menkomdigi juga menegaskan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia. “Jika ada pihak yang menyebarkan informasi yang salah, kita harus melawan itu bersama-sama atas nama konstitusi,” tegasnya.

Dalam rangka menyampaikan informasi yang akurat, Meutya menyarankan perlunya kerja sama yang baik antara kementerian, lembaga pemerintah, serta media massa. Hal ini akan menciptakan ekosistem yang memungkinkan informasi yang benar dapat disebarkan dengan efektif.

“Rakor dan pelatihan ini diselenggarakan secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan untuk menegaskan bahwa informasi yang baik tidak dapat disampaikan tanpa komunikasi yang rutin dan terbuka dengan media massa. Ini juga dicontohkan oleh Presiden yang baru-baru ini meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan media massa,” tambah Menkomdigi.

Pentingnya Kreativitas dalam Komunikasi Publik

Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sekaligus Ketua Pelaksana Bakohumas, Fifi Aleyda Yahya, menekankan pentingnya kreativitas bagi humas pemerintah dalam menyampaikan informasi. Ia berharap para humas dapat lebih peka dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan lebih cepat merespon perkembangan, terutama yang terjadi di media sosial.

“Tantangannya adalah bagaimana agar konten yang kita buat bisa enak dibaca dan menarik, sehingga bisa bertahan di tengah ribuan informasi lainnya. Kita juga harus memastikan bahwa konten yang kita buat enak dilihat, agar pesan yang disampaikan bisa sampai ke masyarakat dengan efektif,” jelas Fifi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, juga turut menyampaikan harapannya agar setiap kementerian dan lembaga (K/L), termasuk pemerintah daerah, memiliki tenaga profesional di bidang komunikasi yang setara dengan eselon satu. Menurut Hasan, aspek komunikasi publik sama pentingnya dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan menyampaikan informasi dengan tepat.

“Komunikasi publik itu sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, idealnya setiap kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, harus memiliki tenaga profesional di bidang komunikasi yang setingkat eselon satu. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses langsung dengan kepala lembaga dan menteri, serta dapat mengonfirmasi data dengan lebih cepat,” kata Hasan.

Menkomdigi dan Hasan Nasbi sepakat bahwa kolaborasi lintas lembaga pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan ruang komunikasi publik yang positif dan efektif. Dengan sinergi yang terjaga, informasi yang sampai ke masyarakat akan lebih akurat dan bermanfaat.

“Saya berharap seluruh humas pemerintah bisa memperlakukan media sebagai mitra dan berbicara dari hati ke hati, seperti yang dicontohkan oleh Presiden. Kolaborasi dan sinergi antar instansi pemerintah adalah kunci untuk menciptakan ruang komunikasi publik yang berkualitas dan kredibel,” pungkas Menkomdigi. (infopublik.id)

Add a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use
Advertisement