JAKARTA,channel-indonesia.com– Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2019-2024. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi sampaikan lima prioritas yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang.
Berikut lima program prioritas Presiden Jokowi:
1. Pembangunan Sumber Daya Masyarakat (SDM)
Jokowi menegaskan, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Maka dari itu pihaknya akan berupaya membangun SDM yang pekerja keras dan dinamis. Akan dibangun pula SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan upaya mengundang talent-talent global dan menjalin kerjasama.
“Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu ‘endowment fund’ yang besar untuk manajemen SDM kita,” kata Jokowi dalam pidatonya, Minggu (20/10/2019).
Tidak hanya dengan talent global, kerjasama dengan industri juga diklaim Jokowi penting dioptimalkan dan penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
SDM jadi prioritas Jokowi pasalnya Indonesia dinilai memiliki potensi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Apalagi Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.
Bonus Demogragi ini lantas menjadi tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan kesempatan kerja, tapi akan menjadi kesempatan besar jika pemerintah mampu membangun SDM yang unggul dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif.
2. Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur ditegaskan Jokowi akan dilanjutkan. Infrastruktur difokuskan pada yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, serta yang mempermudah akses ke kawasan wisata.
Selain itu dijadikan infrastruktur diprioritaskan pada yang mendongkrak lapangan kerja baru dan yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Menyederhanakan Regulasi
Jokowi juga katakan bahwa dalam pemerintahannya, segala bentuk kendala regulasi akan disederhanakan, dipotong, dan dipangkas.
Pemerintah juga akan mengajak DPR menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Masing-masing UU tersebut akan menjadi Ombnibus Law, yakni satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.
“Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” tegas dia.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Jokowi klaim, pihaknya juga akan menyederhanaan birokrasi dengan besar-besaran dan investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.
Menurutnya, prosedur panjang harus dipotong, birokrasi yang panjang harus kita pangkas, dan eselonisasi harus disederhanakan.
“Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?. Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi,” tegas dia.
Jokowi juga akan minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Pasti saya copot (dari jabatannya),” kata Jokowi.
5. Transformasi Ekonomi
Menurut Jokowi, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern, yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. (Luska)
