By PONTIANAK – Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak tahun 2020 dalam rangka mendukung kelancaran tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak di wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 bertempat di Ballroom Hotel Aston, Kota Pontianak.
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, diikuti juga oleh pejabat Forkopimda Kalbar ini membahas tentang Penerapan protokol kesehatan dan kesiapan pengamanan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di tujuh kabupaten di Kalbar.
Mendagri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, dalam kesempatan tersebut menyampaikan,
realisasi penyaluran NPHD Pilkada Serentak Tahun 2020 masih ada beberapa daerah yang belum menuntaskan penyerahan dana hibah.
“Saya apresiasi wilayah yang sudah menunaikan penyerahan NPHD dan meminta agar segera diselesaikan agar pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 dapat berjalan tanpa adanya hambatan,” ujarnya.
Mantan Kapolri ini mengatakan, penyelenggara pemilu harus menyiapkan proteksi diri dan tetap berpedoman pada protokol kesehatan terutama di hari pemilihan sehingga jangan sampai penyelenggaraan pemilihan menjadi kluster baru. Untuk itu dirinya berharap tema Pilkada harus berkaitan dengan Covid-19.
“Pilkada ditengah Pandemi diharapkan menjadi ajang adu gagasan, adu berbuat untuk menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, sehingga akan melahirkan gerakan masif disemua daerah untuk menekan laju Covid-19,” harapnya.
Ia mengajak semua pihak harus mengantisipasi kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya orang dan pertemuan besar pada tahapan Pilkada Serentak tahun 2020.
“Para Kontestan Pilkada Serentak tahun 2020 harus kreatif dalam mengedukasi pendukungnya agar mematuhi protokol kesehatan seperti pembuatan APK berupa masker bergambar kontestan tersebut,” pintanya.
Dalam kesempatan tersebut Mendagri juga menyerahkan bantuan berupa masker kepada Gubernur Kalbar serta menyerahkan buku tentang manajemen penanganan Covid-19 kepada para Bupati dan Walikota. (Maliki)
