JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan cadangan beras pemerintah bagi para kepala daerah yang wilayahnya terdampak wabah COVID-19. Cadangan beras tersebut disiapkan agar kebutuhan keluarga miskin dan rentan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah tetap terpenuhi.
“Kami juga menyiapkan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk digunakan para kepala daerah di seluruh wilayah yang terdampak wabah COVID-19,” ujar Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama dalam keterangannya di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (24/3/2020).
Kemensos sebelumnya telah mengirimkan surat edaran kepada para gubernur, bupati dan walikota untuk menggunakan cadangan beras pemerintah sesuai kewenangan masing-masing kepala daerah. Apabila daerah merasa pasokannya kurang maka dalam hal ini dapat mengusulkannya kepada Kemensos.
“Apabila kurang dapat mengusulkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia,” kata Asep dalam konferensi pers.
Sebelumnya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan kenaikan indeks bantuan Program Sembako yang sudah ditetapkan menjadi sebesar Rp 200.000 per Maret-Agustus 2020, dapat diperpanjang jika diperintahkan Presiden.
Pemerintah menambah bantuan Program Sembako dari Rp 150.000 per bulan menjadi Rp 200.000 yang ditujukan kepada 15,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama enam bulan hingga Agustus 2020, sebagai salah satu upaya mengatasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia.
Lebih lanjut Juliari juga menyampaikan penyaluran bantuan Program Sembako sudah berjalan di seluruh Indonesia dimulai di Bengkulu Utara.
Penambahan bantuan Program Sembako tersebut disampaikan Mensos, agar masyarakat di lapisan ekonomi paling bawah tidak terlalu merasakan dampak yang ditimbulkan akibat merebaknya virus corona.
Adapun Kementerian Sosial memperoleh sebesar Rp 4,56 triliun untuk tambahan Program Sembako Rp 50.000 per KPM tersebut. (Luska)